Nusantarainfo.net – Walikota Tomohon Caroll J.A. Senduk, SH mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Utara 2022. Bertempat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Rabu 20/4/22.
High Level Meeting (HLM) Tim pengendali inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 diisi Dengan Diskusi Kegiatan TPID menjelang HBKN serta Rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dirangkaikan juga dengan Launching Digitalisasi RS ODSK.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw dalam sambutan mengatakan. Kegiatan HLM TPID digabungkan dengan HLM TP2DD, memang sangat relevan, di tengah upaya kita kini, membangkitkan perekonomian pasca diterjang pandemi, memulihkan ekonomi di daerah dengan percepatan dan perluasan digitalisasi, dan tentunya memastikan inflasi di daerah tetap terkendali, terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan, seperti Idul Fitri yang kesemuanya adalah untuk mendukung dan menciptakan kemajuan di daerah Bumi Nyiur Melambai.
Karena kecenderungan-kecenderungan peningkatan inflasi kerap terjadi menjelang perayaan Idul Fitri, yang disebabkan antara lain harga komoditas yang bergejolak bahkan mengalami kenaikan.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, maka Saya mengharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, dapat memperhatikan perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di daerah masing-masing, serta menerapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagimana telah disusun oleh masing-masing TPID.
Beberapa sub-program yang penting menjadi perhatian dan kita lakukan bersama menjelang periode HBKN Idul Fitri, yakni:
– Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok;
– Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah;
– Fasilitasi distribusi pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC);
– Peningkatan kualitas dan keakuratan data
harga dan pasokan; serta
– Menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi rutin dan terpercaya.
Dengan Peta Jalan (Road Map) yang disahkan, kiranya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh OPD dan RKUD yang berada di SK Struktur Organisasi Anggota TP2DD, untuk kemudian diimplementasikan agar terwujud elektronifikasi transaksi Pemda sesuai dengan timeline 2022 – 2025.
