NusantaraInfo.net|| Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon Anneke Maindoka SSos MSi, mengatakan pihaknya saat ini sementara melakukan tahapan integrasi data dari sekitaran 15 SKPD, untuk dimasukan dalam sistem guna pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital.
“Kita sementara tahap integrasi data, karena-kan ada beberapa SKPD seperti Disnaker, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan beberapa dinas, ya kurang lebih ada lima belasa-an yang ada di dalam DPMPTSP, masing-masing memiliki data tapi belum terintegrasi di MPP Digital,” ujar Maindoka, usai pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar di lantai tiga MPP Pemkot Tomohon. Selasa (14/02/2023) siang.
Dikatakannya, MPP Digital dimaksudkan agar semua pengelolaan perijinan terintegrasi di satu tempat. Kemudian akan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk membangun basis data menjadi satu portal.
“MPP Digital tersebut berupa aplikasi yang akan disiapkan oleh pemerintah Pusat. Nantinya, juga instansi Vertical termasuk Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Imigrasi tergabung menjadi satu data,” imbuh Maindoka.
Dengan begitu, lanjut dia, MPP Digital nantinya akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, mereka bisa input data secara mandiri dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik.
“Selain itu, untuk mempermudah pelaku usaha ketika akan mengakses perijinan,” tukas Maindoka, sembari berujar untuk mencapai apa yang menjadi Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.
Disisi lain, Maindoka menyampaikan Program Prioritas DPMPTSP di tahun 2024 nanti, yakni Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pemberian Fasilitasi dan Pemberian Insentif Bagi pelaku usaha di Kota Tomohon.
“Intinya, untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor,” tandas Maindoka. (Adi).
