NusantaraInfo.net||Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memasuki tahap evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilaksanakan serentak mulai hari ini, 13 Mei 2024, dengan pelaksanaan Desk Evaluasi Satuan Kerja Menuju WBK di berbagai daerah, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut).
Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Aris Munandar, bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, menyambut kedatangan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal pada Entry Meeting Desk Evaluasi Satker Menuju WBK. Kegiatan ini menandai dimulainya evaluasi terhadap lima satuan kerja (satker) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut.
Desk evaluasi ini akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 13 hingga 17 Mei 2024. Pada kesempatan ini, Maddalena Saragi, selaku Pengendali Teknis TPI, menyampaikan bahwa evaluasi akan menguji kesiapan manajemen dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Fokus evaluasi meliputi perubahan budaya kerja, tata kelola, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Plh. Kepala Kanwil, Aris Munandar, dalam sambutannya berharap agar kelima satker yang dievaluasi dapat mencapai hasil maksimal dan memperoleh predikat WBK. “Kami berharap dengan persiapan yang matang dan komitmen tinggi, kelima satuan kerja ini dapat meraih predikat WBK,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan adanya desk evaluasi ini, diharapkan Kanwil Kemenkumham Sulut dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham.
