NusantaraInfo.net|| Drama dan aksi tolak-menolak baik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun APBD Perubahan terus berlanjut di kalangan legislatif Kota Tomohon sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023. Kondisi ini menuai tanggapan dari tokoh masyarakat Kota Tomohon
Andrikus Wuwung, seorang tokoh masyarakat, menyatakan bahwa masyarakat sudah muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
“Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD Tahun Anggaran 2022, penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD Tahun Anggaran 2023,” kata Wuwung. Selasa (06/08).
Wuwung memahami bahwa ini adalah tahun politik sehingga yang diutamakan adalah kepentingan politik. Namun, ia mengingatkan agar legislatif tidak terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat.
“Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota yakni Partai Golkar. Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan,” imbuh mantan Sekretaris Dewan Kota Tomohon itu.
Mantan birokrat senior ini juga menyebutkan bahwa di masa depan, penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP. “Pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” tandas Wuwung mengingatkan.
