NusantaraInfo.net|| Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Pemerintah Daerah mengadakan rapat rekonsiliasi dana penyaluran untuk pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Rapat yang berlangsung. Selasa, (20/08) ini melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta perwakilan dari KPU RI dan Bawaslu RI.
Walikota Tomohon, Caroll Senduk, yang turut menghadiri rapat penandatanganan berita acara rekonsiliasi, menyatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang. “Penandatanganan berita acara ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang,” ujar Walikota Caroll Senduk.
Rapat yang dilaksanakan di Gedung F, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI, Horas Maurits Panjaitan.
Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs. Geraldus Herry Mogi, M.A.P, yang mendampingi Walikota Tomohon, menambahkan bahwa dana tersebut merupakan alokasi khusus dari daerah untuk keperluan Pilkada. “Ini sesuai dengan perencanaan bahwa dana tersebut adalah dana daerah yang sengaja dialokasikan secara khusus untuk hal ini,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga diungkapkan bahwa total hibah untuk KPU dan Bawaslu mencapai Rp28,3 miliar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp18,21 miliar.
“Untuk KPU sudah terealisasi Rp10,21 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp10,08 miliar akan direalisasikan paling lambat besok. Sementara untuk Bawaslu sudah terealisasi 100% atau sebesar Rp8 miliar,” lanjut Mogi.
