NusantaraInfo.net|| Anggota DPRD Kota Tomohon dari Fraksi PDIP, James Kojongian, menegaskan bahwa batas akhir penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) adalah tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran, yaitu pada 30 September 2024. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Dalam keterangannya, Kojongian menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam peraturan bagi pimpinan sementara DPRD untuk membahas APBD Perubahan. Oleh karena itu, pembahasan APBD Perubahan dapat terus berjalan sesuai aturan yang ada.
Tugas pimpinan sementara DPRD telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, yang mencakup empat tugas utama, yaitu:
Memimpin rapat-rapat DPRD,Memfasilitasi pembentukan fraksi,Memfasilitasi penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD,Memproses penetapan pimpinan definitif DPRD.
Dalam menjelaskan tugas pimpinan sementara, Kojongian menekankan bahwa salah satu tugas utama adalah memimpin rapat-rapat DPRD. Rapat tersebut termasuk rapat paripurna, rapat komisi, rapat fraksi, dan rapat-rapat lainnya, termasuk rapat terkait pembahasan APBD.
Lebih lanjut, pimpinan DPRD telah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait langkah-langkah yang harus diambil. Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. Pimpinan sementara DPRD Kota Tomohon juga telah menindaklanjuti tugas pembentukan fraksi dengan mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik agar segera menyerahkan komposisi fraksi masing-masing.
Selain itu, terkait tugas lainnya, yaitu penyusunan peraturan Tata Tertib DPRD, pimpinan sementara telah membagikan materi tata tertib lama kepada seluruh anggota DPRD untuk dipelajari. Tugas berikutnya adalah memproses penetapan pimpinan definitif DPRD.
Kojongian menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penetapan Perubahan APBD, yang harus diselesaikan paling lambat pada 30 September 2024.
“Bagaimana pimpinan DPRD menyikapi semua peraturan yang ada, semuanya bisa dilakukan secara simultan dan sedang dikerjakan,” tutupnya.
