
Manado, nusantarainfo.net – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara mengapresiasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2027 yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., dengan kenaikan sebesar 8,02 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan rutin bulanan KSBSI Sulut yang berlangsung Jumat (20/11/2026). Pertemuan yang dipimpin Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulut, Lucky Ch.M. Sanger, itu turut membahas sejumlah program organisasi sepanjang tahun 2026 serta perkembangan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Berdasarkan penetapan tersebut, UMP Sulawesi Utara tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp320.835, dari sebelumnya Rp4.002.630 pada tahun 2026 menjadi Rp4.323.465.
Ketua Korwil KSBSI Sulut, Lucky Ch.M. Sanger, menilai kenaikan tersebut merupakan perkembangan positif bagi pekerja dan buruh di Sulawesi Utara. Menurutnya, tambahan penghasilan tersebut memiliki arti penting, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pemenuhan kebutuhan keluarga mereka.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara atas kebijakan kenaikan upah yang dinilai memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja.
Meski demikian, KSBSI Sulut mengingatkan agar penetapan UMP tersebut benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara.
Organisasi buruh ini menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.
Menurut KSBSI, pemenuhan hak-hak pekerja dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih kondusif. Kondisi tersebut diharapkan berdampak positif terhadap produktivitas, keberlangsungan usaha, serta kesejahteraan buruh dan keluarganya.
Pertemuan bulanan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan KSBSI Sulut, di antaranya Drs. Paulus A. Sembel, M.A.P., Max Bawotong, S.H., Fonne Umboh, S.E., Recky Lesar, Marnontje Lungkang, Friska Ngantung, serta Ketua FSBSI Kota Tomohon Ferddy Musak dan perwakilan FSBSI Manado David Sumampouw.
Hadir pula Jane Andersen, Vera Gosal, serta sejumlah pengurus lainnya.
Dengan kenaikan UMP tahun 2027 ini, KSBSI Sulut berharap kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada penetapan angka, tetapi juga diikuti kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak normatif pekerja.
Implementasi ketentuan upah minimum secara konsisten dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Utara. (Rik)




