Manado, nusantarainfo.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menjadikan Kota Manado sebagai lokasi studi pembelajaran untuk menggali berbagai kebijakan dan inovasi pembangunan daerah, mulai dari pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, investasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga digitalisasi pemerintahan.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Bupati Malang Sanusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang ke Pemerintah Kota Manado, Selasa (18/8/2026).
Rombongan diterima langsung Wali Kota Manado Andrei Angouw dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Manado. Wali Kota didampingi Asisten III Donal Supit, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Manado.
Dari pihak Kabupaten Malang, kunjungan tersebut turut diikuti Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan direktur BUMD.
Manado Jadi Lokasi Studi Pembelajaran
Dalam sambutannya, Bupati Malang Sanusi menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke Kota Manado. Kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029.
Salah satu fokusnya adalah percepatan pengembangan wilayah Malang Selatan melalui penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, investasi serta inovasi pembangunan daerah.
Karena itu, Pemkab Malang melakukan koordinasi dan studi pembelajaran kepada Pemerintah Kota Manado untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan praktik yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati Malang juga menyampaikan gambaran umum Kabupaten Malang, meliputi kondisi wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial masyarakat hingga potensi ekonomi, industri dan PAD.
Peningkatan PAD, penguatan perekonomian daerah serta program pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari isu pembangunan yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Wali Kota Paparkan Karakter Ekonomi Manado
Wali Kota Manado Andrei Angouw kemudian memaparkan kondisi Kota Manado, termasuk karakteristik perekonomian daerah dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurut Angouw, struktur ekonomi Manado banyak ditopang sektor jasa dan perdagangan. Sementara sektor pariwisata terus berkembang, kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih belum sebesar sektor perdagangan dan jasa.
Angouw juga menyampaikan gambaran kependudukan Kota Manado yang berdasarkan data BPS berada pada kisaran 450 ribu jiwa.
Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah pejabat Pemkab Malang menggali informasi mengenai kebijakan yang diterapkan Pemkot Manado dalam mengelola pelayanan publik dan pembangunan daerah.
PJU hingga Kerja Sama dengan PLN
Salah satu topik yang mendapat perhatian adalah pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), termasuk mekanisme penerimaan dan kerja sama dengan PT PLN.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa persoalan PJU dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, termasuk bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Baperida.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan harga atau tarif terkait PJU mengikuti ketentuan yang telah diatur secara nasional.
Pembahasan mengenai PJU menjadi salah satu contoh pengalaman teknis yang ingin dipelajari Pemkab Malang dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pelayanan publik dan sumber-sumber penerimaan daerah.
Manado sebagai Pusat Aktivitas Kawasan
Pemkab Malang juga menanyakan posisi Kota Manado sebagai wilayah transit sekaligus pusat aktivitas bagi daerah-daerah di sekitarnya, termasuk keterkaitannya dengan mobilitas masyarakat dari wilayah lain dan negara tetangga.
Angouw menjelaskan bahwa posisi Manado sebagai pusat aktivitas kawasan telah terbentuk secara historis dan berlangsung sejak lama.
Karakter tersebut, menurutnya, turut memengaruhi perkembangan sektor jasa, perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi di Kota Manado.
Digitalisasi Pemerintahan Jadi Perhatian
Hal lain yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam memantau pelayanan dan aktivitas pemerintahan.
Wali Kota menjelaskan mengenai keberadaan layanan darurat 112 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kondisi, termasuk persoalan sosial dan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Layanan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Pemkot Manado juga memiliki kerja sama dengan PLN dalam sejumlah kebutuhan pelayanan yang berkaitan dengan penerangan masyarakat.
Angouw mengatakan Pemkot Manado terus mengembangkan sistem digital untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.
Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyediakan data mengenai masyarakat dan mendukung pemantauan kerja-kerja kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Pengelolaan BUMD dan Potensi Perikanan
Diskusi kemudian berkembang pada pengelolaan perusahaan daerah. Wali Kota Manado turut menanyakan kepada pihak PDAM Kabupaten Malang mengenai layanan yang diberikan kepada masyarakat serta pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan layanan tersebut.
Dalam diskusi itu disampaikan bahwa pendapatan atau omzet PDAM Kabupaten Malang berada pada kisaran Rp50 miliar per tahun.
Potensi hilirisasi sektor perikanan juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemkab Malang menanyakan pengembangan komoditas ikan cakalang di Kota Manado.
Angouw menjelaskan bahwa industri pengalengan ikan lebih banyak berkembang di Kota Bitung, sedangkan di Kota Manado pengolahan cakalang juga berkembang melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk produk cakalang asap yang dikenal masyarakat setempat sebagai cakalang fufu.
Insentif Kepala Lingkungan Ikut Dibahas
Salah satu topik yang menarik perhatian dalam diskusi adalah peran kepala lingkungan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kepala Baperida Kabupaten Malang menanyakan mengenai tugas dan tanggung jawab kepala lingkungan di Kota Manado yang mencakup berbagai fungsi pelayanan di tingkat masyarakat, termasuk besaran insentif yang diterima.
Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa insentif kepala lingkungan di Kota Manado berada pada kisaran Rp5 juta per bulan. Selain itu, Pemkot Manado juga memberikan insentif bagi tokoh agama dengan besaran yang disebut berada pada kisaran Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Informasi tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam pertukaran pengalaman antara kedua pemerintah daerah mengenai pola pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Pertukaran Pengalaman Antar Daerah
Pertemuan antara Pemkot Manado dan Pemkab Malang berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai aspek pembangunan daerah.
Bagi Pemkab Malang, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk menggali pengalaman Pemerintah Kota Manado dalam mengelola sektor jasa dan perdagangan, pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, PJU, pengelolaan BUMD serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara bagi Pemerintah Kota Manado, forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai karakter pembangunan daerah serta kebijakan yang diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan pertukaran cendera mata antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Manado.
Kunjungan kerja ini sekaligus memperkuat ruang pertukaran pengetahuan antar pemerintah daerah, khususnya dalam mencari pendekatan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, memperluas kualitas pelayanan publik dan mendukung pengembangan potensi daerah. (Rik)
