Manado, nusantarainfo.net — Pemerintah Kota Manado mulai memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui digitalisasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Daerah sekaligus launching pelayanan digital PBB di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Sekretaris Daerah Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.Ph., Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Utara, Kepala Bapenda Sulut Jun E. Silangen, S.E., Ak., M.Si., Kepala Bapenda Kota Manado Jeffry Mongdong, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado Yanti Mongkauw, S.E. Hadir pula para camat, lurah dan ketua lingkungan se-Kota Manado.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa pembukaan, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Kepala Bapenda Kota Manado.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penayangan video dan launching pelayanan PBB melalui layanan digital. Digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pelayanan perpajakan yang lebih mudah sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota Andrei Angouw menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Menurutnya, dibutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Andrei menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan merupakan rangkaian pembagian tugas dan kewenangan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga lingkungan.
“Jadi intinya torang bersinergi dalam setiap langkah kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang kita miliki,” ujar Andrei.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala lingkungan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Data dan informasi dari tingkat lingkungan dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, kata Andrei, adalah keberadaan warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Selain itu, berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan lainnya juga perlu diidentifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
Kepala lingkungan juga didorong untuk membantu pemerintah melakukan pendataan terhadap berbagai persoalan di wilayah, termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepemilikan kendaraan serta persoalan lain yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam konteks peningkatan pendapatan daerah, Wali Kota turut mendorong intensifikasi PBB. Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“PBB harus kita intensifkan,” menjadi salah satu penekanan Wali Kota dalam arahannya.
Selain pendapatan daerah, Andrei juga mengingatkan bahwa persoalan kebersihan kota merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, keterlibatan aparatur pemerintah hingga tingkat kelurahan dan lingkungan dinilai penting untuk menjaga kondisi wilayah masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota meminta seluruh peserta mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dan Jasa Raharja Sulut secara saksama.
Ia menilai materi tersebut merupakan bekal penting bagi jajaran pemerintah di lapangan dalam memahami tugas, fungsi serta peran masing-masing dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Peluncuran pelayanan digital PBB sekaligus rakor peningkatan pendapatan daerah ini menandai upaya Pemkot Manado untuk menggabungkan digitalisasi pelayanan dengan penguatan koordinasi aparatur di tingkat paling bawah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong kemudahan pembayaran pajak, tetapi juga memperkuat basis data dan keterlibatan aparatur wilayah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kota Manado. (Rik)
