Nusantarainfo.net || Langkah nyata menuju birokrasi yang bersih, cepat, dan melayani terus digelorakan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Salah satu penggeraknya adalah Simon Petrus Kilis, S.Pd, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, yang menggagas Laporan Aksi Perubahan bertajuk “Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Penataan Tata Kelola dan Layanan.”
Gagasan ini menjadi bagian dari agenda aktualisasi kepemimpinan ASN yang berorientasi pada perubahan nyata di sektor publik, khususnya pendidikan dan kebudayaan.
Simon menilai, reformasi birokrasi tidak akan berarti jika hanya berhenti pada tataran slogan. Diperlukan tindakan konkret dan perubahan pola pikir di kalangan aparatur.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti format administrasi. Ini soal menata ulang cara kerja agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. ASN harus mampu menjawab tantangan zaman dengan kerja yang terukur dan profesional,” tegas Simon Kilis pada Rabu, (22/10).
Melalui aksi perubahan ini, Simon berfokus pada pembenahan sistem tata kelola di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup penyederhanaan alur layanan, peningkatan koordinasi antarbidang, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik.
Menurutnya, penataan tata kelola adalah fondasi utama agar pelayanan publik tidak lagi tersendat di meja birokrasi. “Kalau sistemnya rapi, layanan pasti lebih cepat. Dan kalau layanan cepat, masyarakat yang diuntungkan,” katanya dengan nada tegas.
Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon. Pimpinan dinas menilai inisiatif Simon ini selaras dengan semangat reformasi yang terus digaungkan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Tomohon.
Dalam pandangan mereka, gerakan perubahan di level pegawai seperti ini menjadi motor penting yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas birokrasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Selain menyusun laporan aksi perubahan, Simon juga mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dengan berbagai bidang di dinasnya. Ia percaya, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan bila ada kemauan bersama dan komitmen kuat dari seluruh ASN.
“Tidak ada perubahan tanpa kemauan berubah. Mulai dari hal kecil, dari lingkungan kerja sendiri. Di situlah reformasi birokrasi menemukan maknanya,” ujarnya.
Aksi perubahan ini juga menjadi cerminan nyata dari implementasi nilai-nilai ASN berintegritas: profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan inisiatif seperti ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam menata ulang tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan transparan.
Simon menutup laporannya dengan optimisme bahwa perubahan birokrasi, betapapun kecilnya, akan membawa dampak besar bila dilakukan dengan konsisten. “Perubahan dimulai dari satu langkah kecil, tapi kalau dilakukan dengan niat yang benar, hasilnya bisa mengubah sistem,” tutupnya.
